Berikut Ini Penjelasan Tentang Pengacara Dan Konsultan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang Advokat (dikenal juga dengan “UU Advokat”), masyarakat umum mengenal berbagai istilah yang berkaitan dengan profesi hukum. Misalnya, konsultan hukum, advokat, pengacara, pengacara, dan penasihat hukum adalah contoh profesional hukum yang dapat berpartisipasi dalam proses pengadilan dan mengelola masalah apa pun yang terkait dengan hukum. Di masa lalu, peraturan tentang profesi hukum tidak ditulis atau diatur dengan cara apa pun. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda menjadi mungkin.

KONSULTAN HUKUM

Orang yang bertindak memberikan nasihat dan/atau melaksanakan tugas yang tidak menyangkut litigasi disebut sebagai konsultan hukum. Seorang penasihat hukum tidak diperbolehkan untuk mewakili kliennya saat kasus tersebut sedang disidangkan di pengadilan (juga dikenal sebagai litigasi). Selama Anda memiliki gelar sarjana hukum dan memiliki pengalaman khusus dalam bidang hukum tertentu, tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadi konsultan hukum. Ini karena tidak ada persyaratan eksplisit.

Untuk menjadi konsultan hukum dalam pengertian tradisional, seseorang harus mampu memberikan analisis yang tajam tentang masalah hukum dan terlibat dalam penelitian tentang norma-norma hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang asas-asas dasar hukum merupakan syarat mutlak. Konsultan hukum dianalogikan sebagai partner hukum klien dan partner yang perlu mengenal jalur hukum klien. Dalam kebanyakan kasus, sebuah perusahaan akan membutuhkan jasa penasihat hukum.

PENGACARA

Ungkapan “surat kuasa” masih sering didengar oleh masyarakat umum. Pengacara adalah anggota profesi hukum yang menasihati klien atau muncul di pengadilan untuk mewakili klien dalam sengketa hukum. Sebagian besar waktu, pengacara ini biasanya dibela oleh advokat.

Orang yang ditugasi untuk membantu para pihak yang bertikai dalam beracara di pengadilan adalah definisi lain dari pengacara. Pemberian bantuan dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat, yang dituangkan dalam suatu surat kuasa tertentu.

Saat berperkara di pengadilan pajak, itu tidak sama dengan memiliki perwakilan hukum di sisi Anda. Pengacara ini dapat berbentuk satu orang dan harus sudah memiliki izin praktik hukum yang sah sebagai pengacara yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Kepala Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak memiliki sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat diberikan izin praktik hukum sebagai pengacara. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan permohonan ke Sekretariat Pengadilan Pajak untuk menjadi wakil yang berwenang.

PENGACARA

Advokat adalah seseorang yang menjalankan tugas dan perannya sebagai kuasa hukum yang berasal dari Kantor Hukum dalam proses litigasi (perkara hukum), yang ruang lingkup pekerjaannya terbatas pada wilayah Pengadilan Tinggi tempat yang bersangkutan diangkat, dan setelah mempunyai cukup berpengalaman, dapat diangkat sebagai advokat. Sebelum berlakunya undang-undang, pengertian advokat adalah advokat. Advokat adalah seseorang yang menjalankan tugas dan perannya sebagai kuasa hukum dalam proses litigasi (perkara hukum). Hadir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah operasionalnya.